KabarKalimantan, Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan mulai menerapkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan daerah. Langkah ini diambil untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan belanja pemerintah.
Lewat KKI, Pemkab Balangan ingin mengurangi penggunaan uang tunai dalam setiap transaksi keuangan. Sistem non-tunai ini dinilai lebih aman karena seluruh prosesnya bisa dipantau dan dikendalikan secara penuh.
Seluruh perangkat daerah bakal terlibat sebagai pengguna anggaran. Khususnya bendahara pengeluaran dan PPTK yang memang punya peran kunci dalam eksekusi transaksi. Nantinya, semua transaksi tercatat digital dan real-time lewat KKI.
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, KAMRANI, S.E., M.M., menyebut penerapan KKI adalah bagian dari reformasi birokrasi di sektor keuangan. Kebijakan ini juga selaras dengan arahan nasional untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“KKI bikin pengelolaan keuangan daerah jadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sekaligus bisa menekan potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pemakaian anggaran,” kata Kamrani.
Kepala Bidang Perbendaharaan, Mustakim, menambahkan bahwa KKI merupakan inisiatif strategis Pemkab Balangan dalam mengelola UP dan likuiditas keuangan dengan cara modern. Harapannya, KKI bisa mendorong inklusi keuangan dan menekan peredaran uang tunai.
Selain soal pengawasan, KKI juga menyederhanakan administrasi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan. Tata kelola keuangan daerah pun diharapkan makin berkualitas.
Pemkab Balangan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah jadi salah satu jalan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
