KabarKalimantan, Banjarmasin – Ketahanan pangan di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini tak lagi sekadar soal produksi, melainkan kemampuan menjaga stabilitas harga dan akses masyarakat terhadap bahan pokok. Di tengah tekanan inflasi nasional, Kalsel justru menunjukkan kinerja yang relatif stabil sepanjang triwulan I 2026.
Data mencatat inflasi bulanan berada pada level 0,2 persen di Januari, naik menjadi 0,86 persen pada Februari, lalu kembali melandai ke 0,5 persen pada Maret. Fluktuasi ini mencerminkan gejolak yang masih terjadi, namun berhasil dikendalikan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap harga di tingkat konsumen. Stabilitas tersebut tak lepas dari intervensi aktif pemerintah melalui program Gerakan Pasar Murah dan penguatan distribusi logistik antarwilayah.
Kondisi ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Meski harga kebutuhan pokok sempat naik pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan, kenaikan tersebut tidak berlangsung lama maupun ekstrem.
Di sisi lain, kesejahteraan petani justru menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat dari 121,1 menjadi 124,74, hingga mencapai 126,53 pada Maret 2026. Kenaikan ini menjadi indikator bahwa petani tetap memperoleh keuntungan di tengah dinamika harga.
Keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen ini turut mengantarkan Kalsel meraih peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan skor 81,98. Didukung surplus beras mencapai 1,2 juta ton, Kalsel semakin kokoh sebagai lumbung pangan utama di regional Kalimantan.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menegaskan bahwa ketahanan pangan harus mencakup tiga aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. “Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga wajar. Di situlah pemerintah hadir sebagai penyeimbang,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman menyebut, transformasi sektor pangan juga mulai dirasakan masyarakat melalui hilirisasi dan diversifikasi produk.
Komoditas padi kini tak hanya dijual sebagai beras curah, tetapi berkembang menjadi beras premium dengan nilai jual lebih tinggi, singkong yang sebelumnya bernilai rendah kini diolah menjadi beras analog oleh kelompok tani.
Untuk produksi hortikultura seperti cabai besar dan cabai rawit yang masing-masing mencapai lebih dari 11 ribu ton dan 14 ribu ton turut memperkuat stabilitas harga. Pengembangan komoditas lain seperti bawang merah, jahe, jeruk, durian, dan pisang juga memperluas peluang ekonomi petani.
”Kita dorong agar hasil pertanian tidak berhenti di produksi, tetapi memberi nilai tambah bagi petani. Dengan diversifikasi, masyarakat punya lebih banyak pilihan pangan sekaligus peluang ekonomi yang lebih luas,” katanya.
Di samping itu, Peran lumbung pangan masyarakat juga semakin strategis. Sepanjang 2025, pemerintah merehabilitasi lima unit lumbung di sejumlah sentra produksi seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut.
Dengan total 175 unit yang tersebar di 13 kabupaten/kota, lumbung pangan kini difokuskan pada penguatan manajemen stok dan distribusi. Sistem ini memungkinkan cadangan pangan dimobilisasi dengan cepat saat terjadi lonjakan harga atau gangguan pasokan.
“Lumbung pangan bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi cadangan strategis untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga,” ucap Syamsir.
Produksi padi Kalsel pun menunjukkan tren positif, mencapai sekitar 1,18 juta ton pada 2025 dan meningkat hingga 1,3 juta ton pada 2026, bahkan di tengah kemarau panjang.
Selain komoditas utama, Syamsir optimis pengembangan porang dapat memberi manfaat langsung bagi petani dan harapan baru bagi ekonomi desa. Melalui program Porang Reborn, budidaya porang telah dilakukan di lahan seluas 127 hektare pada 2026.
Didukung kehadiran pabrik pengolahan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, petani kini memiliki kepastian pasar dengan harga jual berkisar Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam industri kesehatan, farmasi, dan kosmetik.
“Kita ingin masyarakat merasakan dampaknya, dari peningkatan pendapatan hingga kemudahan akses pasar, sehingga porang benar-benar menjadi peluang ekonomi baru di tingkat desa,” ucapnya.
Untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, Pemprov Kalsel juga mengembangkan digitalisasi melalui portal Satu Data Pangan. Sistem ini mengintegrasikan data produksi, distribusi, harga, dan stok dalam satu platform yang transparan dan mudah diakses.
Langkah ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam memantau kondisi pangan.
Ke depan, tantangan global seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan konflik geopolitik tetap menjadi ancaman. Namun dengan fondasi yang kuat mulai dari stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan petani, hingga inovasi berbasis data Kalimantan Selatan dinilai berada di jalur yang tepat untuk membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Ke depan, kita ingin memastikan setiap kebijakan pangan benar-benar berbasis data dan berdampak di lapangan, bagi petani dan masyarakat. Ketahanan pangan harus menjadi sistem yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkas Syamsir.
