BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi ratusan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas PEKAT IB Kalsel, dan GANTARA saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (13/7/2026).
Massa diterima Anggota DPRD Kalsel, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.
Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait penanganan perkara yang menyeret konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Babeh Aldo, persoalan pemadaman listrik, serta sejumlah isu pembangunan di Kalimantan Selatan.
Menanggapi persoalan kelistrikan, Habib Hasyim mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini tidak lagi terjadi pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Meski demikian, DPRD tetap mencatat berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dugaan penyebab gangguan listrik yang disampaikan peserta aksi.
Terkait adanya dugaan korupsi yang disebut sebagian demonstran sebagai penyebab pemadaman listrik, Habib Hasyim menegaskan DPRD menyerahkan penjelasan substansi persoalan tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan dan data teknis.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, mengatakan DPRD akan kembali menjadwalkan rapat bersama PLN UID Kalselteng untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai persoalan kelistrikan.
Adapun mengenai tuntutan terkait perkara yang menjerat Babeh Aldo, DPRD menegaskan persoalan tersebut bukan merupakan kewenangan lembaga legislatif daerah.
Meski demikian, DPRD memastikan seluruh aspirasi masyarakat tetap diterima sebagai bagian dari fungsi penyerapan aspirasi. Aspirasi yang menjadi kewenangan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sedangkan persoalan di luar kewenangan legislatif akan diteruskan kepada instansi yang berwenang.[]
