BATOLA — Keterbatasan stok obat-obatan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama kerap menjadi kendala dalam pelayanan pasien di daerah. Kondisi ini dipicu oleh daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas) sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan riil di lapangan.
Temuan tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, saat memimpin kegiatan monitoring ke Puskesmas Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.
Jihan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen membawa temuan kendala pasokan medis ini langsung ke pemerintah pusat agar mendapatkan penyesuaian regulasi.
“Kami akan berkonsultasi ke Kemenkes mengenai jenis obat apa saja yang masih kurang ketersediaannya, mengingat regulasi ini dievaluasi secara berkala. Semoga hal tersebut bisa kita alokasikan nanti melalui DAK atau anggaran pusat,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain persoalan obat, Jihan juga mengingatkan agar fokus penanganan dampak bencana lingkungan seperti asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak mengesampingkan program prioritas lain, terutama penanganan gizi buruk dan stunting.
“Penurunan stunting jangan sampai terabaikan meski kita sedang berhadapan dengan penanganan dampak bencana asap,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Mandastana, dr. Rusdiani, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus penanganan dampak karhutla. Sejak awal Agustus, sebanyak 200 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berhasil ditangani dengan baik tanpa harus dirujuk ke rumah sakit.
Di samping penanganan ISPA, Puskesmas Mandastana bersama Forkopimcam juga terus gencar menerapkan strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah kolaboratif tersebut terbukti berhasil menekan angka stunting di wilayah Mandastana hingga berada di angka 7 persen.[]
