KabarKalimantan, Banjarmasin – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah daerah memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD Kalsel, Harry Khairil Hadi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kalsel Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel.
Menurut Harry, penyusunan APBD tidak cukup hanya memperhatikan besarnya anggaran, tetapi juga harus memastikan efektivitas penggunaannya. Karena itu, prinsip proporsional, efektif, efisien, serta berbasis kinerja harus menjadi pijakan dalam menentukan setiap program dan kegiatan.
“APBD 2027 harus disusun secara proporsional, efektif dan efisien,” ujar Harry.
Ia menegaskan, kemampuan serta kepastian pendapatan daerah juga harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan belanja. Sebab, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sekaligus menjalankan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Dalam Raperda APBD Kalsel 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp8,003 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp8,603 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp600 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp700 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Di tengah postur anggaran tersebut, Harry menyebut Fraksi NasDem mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap sejumlah kebutuhan strategis, terutama penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap APBD 2027 memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, penyusunan APBD juga dinilai perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan ekonomi makro serta aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
Harry menekankan, setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran dan manfaat yang terukur. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Fraksi NasDem, lanjutnya, berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan struktur anggaran yang sehat, realistis dan mampu menjawab kebutuhan prioritas daerah.
Muhammad Ridha
