KabarKalimantan, Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang tiga mitra kerja untuk membahas program kerja Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8/2025) pagi.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat. Sesi pertama menghadirkan Inspektorat Daerah Kalsel, sementara sesi berikutnya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang dipimpin Sekretaris Komisi I, Ilham Nor.
Usai rapat, Ilham mengatakan pihaknya mendapat banyak masukan dari ketiga mitra kerja tersebut. Untuk Inspektorat, Komisi I mendorong peningkatan sistem pengendalian internal guna meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.
“Untuk Dinas PMD, kami berharap dana desa dari Gubernur bisa dimaksimalkan dan terserap merata ke seluruh desa. Kami juga mendorong peningkatan Desa Mandiri dan optimalisasi peran BumDes agar ekonomi desa lebih berkembang,” ujarnya.
Sementara untuk Disdukcapil, Komisi I menyoroti rendahnya kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ilham mendorong agar sosialisasi IKD diperkuat dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya, seperti perbankan dan administrasi pemerintahan.
“Kalau masyarakat lupa bawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja, itu sudah sangat membantu,” tambahnya.[]
