KabarKalimantan, Banjarbaru – Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Kalimantan Tahun 2025 momentum penting memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan di Kalimantan sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menghadiri kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Kalimantan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung BPSDMD Provinsi Kalsel, Jalan P. Batur Timur, Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Gubernur Kalsel, H Muhidin mengatakan bahwa pentingnya memperkuat komitmen bersama melalui fasilitasi sarana-prasarana untuk petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), memperluas kerja sama strategis dengan Bulog, BUMD pangan, distributor, serta mitra lainnya. Selain itu, optimalisasi kerja sama antar daerah di Kalimantan juga dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan secara berkelanjutan.
”Syukur alhamdulillah, inflasi tahunan provinsi se-Kalimantan pada Agustus 2025 masih terjaga pada sasaran 2,5±1 persen. Stabilitas harga ini tentu tidak lepas dari kerja keras TPIP dan TPID se-Kalimantan dalam memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi. Namun demikian, kita menyadari masih ada tantangan besar, khususnya terkait inflasi pangan strategis seperti beras,” katanya.
Selain itu, H Muhidin juga menyoroti berbagai inovasi daerah, di antaranya program Padi Apung sebagai solusi adaptif terhadap lahan tergenang air, serta pengembangan Haruan Estate atau Kampung Gabus yang mendukung diversifikasi pangan lokal.
“Inovasi-inovasi ini menjadi contoh nyata bagaimana Kalimantan Selatan berupaya menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui forum ini, saya berharap terbentuk komitmen yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dunia usaha, dan akademisi untuk menjaga stabilitas pangan serta melahirkan solusi konkret, termasuk akselerasi program cetak sawah dan optimalisasi lahan,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025 menghadirkan tiga langkah strategis guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Langkah pertama, percepatan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan pencetakan sawah baru yang lebih produktif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat basis pangan lokal di daerah.
Kedua, mendorong kerja sama strategis antara BUMN dan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan. Sinergi tersebut akan difokuskan pada peningkatan cadangan pangan serta mekanisme intervensi harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Ketiga, memastikan kesinambungan pasokan dan distribusi pangan dari hulu hingga hilir. Dengan langkah ini, pemerintah ingin menjamin ketersediaan pangan secara merata di seluruh wilayah, terutama menjelang periode musim penghujan dan potensi gejolak harga.
“Melalui tiga strategi ini, kami optimistis GNPIP 2025 dapat memberikan dampak nyata bagi pengendalian inflasi sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional,” pungkas Ferry Irawan.
Dengan mengusung tema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan”, kegiatan diawali dengan panen padi apung secara simbolis yang telah berjalan di tiga kabupaten di Kalsel, yakni Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap masyarakat, acara juga dirangkai dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang terselenggara berkat kerja sama Dinas Pertanian Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, dan Bulog Kalsel serta PT Bangun Banua Kalsel.
