KabarKalimantan, Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan menjadikan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 sebagai momentum memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi.
Peringatan HAN yang digelar di halaman Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (3/8/2026), menegaskan bahwa perlindungan anak memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan, tanggung jawab melindungi anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Menurutnya, keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif.
“Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa agar setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi,” ujarnya.
Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, peringatan HAN tahun ini mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.
Ia juga mengajak, masyarakat mendukung Kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) sebagai gerakan kolaboratif untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak, sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Balangan melepas kontingen Jambore Nasional (Jamnas) XII Kwartir Cabang Balangan yang akan mengikuti kegiatan di Cibubur, Jakarta.
Ia berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, menjunjung tinggi kekompakan, dan aktif mengikuti setiap rangkaian kegiatan.
“Setiap berkenalan atau ada yang bertanya, katakan dengan bangga, ‘Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan,’ agar daerah kita semakin dikenal peserta dari seluruh Indonesia,” pesannya.
Selain itu, Pemkab Balangan juga meluncurkan Gerakan ASN Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui gerakan ini, aparatur sipil negara didorong menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kepatuhan membayar pajak merupakan wujud tanggung jawab ASN dalam mendukung pembangunan daerah,” kata Fakhriyanto.
