KabarKalimantan, Banjarmasin – Meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Isharwanto mengapresiasi pelaksanaan rakor dan bimtek pengadaan barang/jasa sebagai upaya efektivitas, efisiensi, dan transparan serta mendorong peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa khususnya memenuhi indeks tata kelola pengadaan barang jasa atau ITKP.
”Melalui kegiatan ini kita ingin agar setiap proses pengadaan barang dan jasa di semua skpd benar-benar dilaksanakan dalam koridor yang sudah ditentukan, mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, khususnya mengacu pada perpres nomor 17 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.
Pada tahun 2024, total anggaran RUP Pemprov Kalsel mencapai Rp7,64 triliun, dengan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp3,92 triliun (94,5%) dan belanja UMKK Rp2,94 triliun (70,83%). Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada 2025 juga diharapkan semakin mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Saya pastikan dan himbau agar seluruh SKPD sudah dapat mengimplementasikan atau memanfaatkan Katalog Elektronik Versi 6. Dengan semangat kolaborasi, saya optimis bahwa katalog ini akan menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Rahmadin MY menyampaikan, pelaksanaan rakor dan bimtek ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen , Pejabat Pengadaan, Penyedia barang/jasa dan seluruh Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk mengetahui bagaimana caranya proses pengadaan barang jasa yang disiapkan dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pelaksanaan kontrak.
”Alhamdulillah pada hari ini telah hadir 3 orang direktur dari LKPP RI yang akan menjadi narasumber dalam rakor dan bimtek. Semoga proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan itu benar-benar dari proses pengadaan, persiapan dan pelaksanaan kontrak dan tidak ada permasalahan-permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.
Adapun kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan digelar selama 2 hari dari 26-27 februari 2025.
Syahri Ramadhan
