KabarKalimantan, Banjarmasin – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya peningkatan budaya literasi masyarakat. Salah satunya melalui Workshop Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) yang digelar di Aula Dispersip Kalsel, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memahami metode terbaru pengukuran IPLM dan TGM yang diterapkan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Hasil pengukuran tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan literasi yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Workshop menghadirkan Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpusnas RI, Irhamni, sebagai narasumber utama. Kegiatan diikuti pejabat struktural dan fungsional Dispersip Kalsel serta kepala dinas perpustakaan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni, mengatakan pengukuran IPLM memiliki peran strategis dalam memotret kondisi literasi masyarakat sekaligus menjadi acuan penyusunan kebijakan daerah. Menurutnya, pengukuran kini mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025.
“Regulasi ini menjadi pedoman bagi kita dalam menilai sejauh mana literasi masyarakat berkembang, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan di tingkat daerah,” ujar Sri Mawarni.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, nilai IPLM Kalimantan Selatan tercatat sebesar 25,16, dengan dimensi kepatuhan sebesar 0,280 dan dimensi kinerja 0,246. Angka tersebut menunjukkan masih terbuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui penguatan tata kelola dan layanan perpustakaan.
Sri Mawarni berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
“Dengan workshop ini diharapkan benar-benar terformulasi rekomendasi apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kewenangan provinsi harus bagaimana, kabupaten/kota harus bagaimana,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpusnas RI, Irhamni, menjelaskan metode baru pengukuran IPLM dirancang lebih komprehensif karena menilai langsung kondisi setiap jenis perpustakaan di daerah.
“Metode yang baru ini lebih komprehensif, di mana kami melakukan pengukuran hingga level individu perpustakaan yang ada di Kalimantan Selatan, baik perpustakaan khusus, perpustakaan umum, maupun perpustakaan sekolah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengukuran dilakukan melalui empat dimensi utama yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni dimensi kepatuhan yang mencakup koleksi dan sumber daya manusia (SDM), serta dimensi kinerja yang meliputi aspek pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Hasil penilaian tersebut akan berkorelasi dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Dari hasil pengukuran sementara, perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah menunjukkan capaian menggembirakan dengan skor 85 dari skala 100. Sebaliknya, kondisi perpustakaan sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar karena baru memperoleh skor 23.
“Sementara untuk level perpustakaan sekolah itu 23 dari skala 100. Artinya, masih diperlukan banyak pembenahan di tingkat perpustakaan sekolah, di mana kewenangan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sekolah berada di bawah kewenangan dinas pendidikan,” pungkas Irhamni.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, dan Perpusnas RI, peningkatan kualitas perpustakaan di seluruh jenjang diharapkan mampu mendongkrak nilai IPLM dan TGM. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat budaya literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat Kalimantan Selatan.
