KabarKalimantan, Paringin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna Ke-54 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta enam Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, Senin (15/9/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Balangan, Hj. Linda Wati, didampingi unsur pimpinan dewan, anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi menyampaikan rancangan APBD 2026 yang telah disusun berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
“Tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2026 adalah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian serta Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Untuk itu, kita juga menetapkan enam prioritas pembangunan daerah,” ungkap Wabup.
Dalam rancangan APBD 2026, pemerintah daerah mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp2,83 triliun, terdiri dari pendapatan transfer Rp2,51 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp216,52 miliar, serta lain-lain pendapatan Rp108,86 miliar.
Selanjutnya belanja daerah sebesar Rp3,38 triliun, meliputi belanja operasi Rp1,99 triliun, belanja modal Rp991,39 miliar, belanja tak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp349,63 miliar, dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp544,97 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Wabup menegaskan, dibandingkan APBD murni 2025, terdapat pengurangan cukup signifikan pada belanja operasi, sementara belanja modal tetap dipertahankan. “Ini wujud komitmen kita dalam efisiensi anggaran sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Akhmad Fauzi juga menyampaikan bahwa pendapatan daerah, khususnya PAD, mengalami peningkatan. Salah satunya berasal dari peralihan kewenangan pajak kendaraan bermotor yang kini menjadi pendapatan kabupaten/kota. “Sedangkan untuk retribusi daerah, target kita turunkan agar tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
Dengan penyampaian rancangan APBD ini, DPRD Balangan bersama Pemkab akan melanjutkan pembahasan hingga nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai acuan pembangunan tahun 2026.
