KabarKalimantan, Paringin – Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026 digelar DPRD Kabupaten Balangan, Selasa 30 Juni 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Hj. Linda Wati, S.Sos. Ia didampingi unsur pimpinan dewan. Hadir pula jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah untuk mengikuti jalannya pembahasan awal Raperda.
Hj. Linda Wati dalam pengantar rapat menyebut agenda ini sebagai tahapan krusial. Tahapan tersebut dilaksanakan setelah eksekutif sebelumnya memaparkan penjelasan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 pada paripurna sebelumnya.
Satu per satu fraksi DPRD Balangan bergiliran menyampaikan pandangan umumnya. Isi pandangan itu memuat pertanyaan, saran, catatan strategis, hingga evaluasi terhadap laporan keuangan daerah yang disampaikan pemerintah.
Fungsi pengawasan legislatif terlihat jelas dalam forum tersebut. Setiap fraksi menggunakan momentum ini untuk memastikan dana publik dikelola secara tepat guna, hemat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Ketua DPRD menekankan posisi pandangan fraksi dalam proses pembentukan perda. Ruang itu menjadi wadah bagi dewan untuk menguji, menilai, dan memberi masukan yang membangun atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Menurut Hj. Linda Wati, diskusi yang objektif dan menyeluruh diharapkan lahir dari pandangan fraksi. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kepentingan warga dan menopang pembangunan Balangan jangka panjang.
Setelah semua fraksi menyelesaikan penyampaian, paripurna ditutup. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian jawaban resmi Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap catatan fraksi sesuai jadwal yang sudah disepakati.
Melalui alur pembahasan ini, DPRD dan Pemkab diharapkan terus mempererat kerja sama demi tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta berdampak langsung pada mutu layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
