KabarKalimantan, Paringin – Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Syahbudin, mengkritik absennya sejumlah pejabat teknis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batumandi. Menurutnya, hal ini membuat forum perencanaan tersebut belum berjalan secara optimal.
Masyarakat dari berbagai desa telah menyampaikan usulan prioritas pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi, serta kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.
Syahbudin menilai bahwa usulan tersebut mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Namun, ia menyayangkan bahwa tidak semua pejabat teknis yang berwenang hadir untuk memberikan penjelasan atau tanggapan langsung terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Banyak prioritas yang diusulkan masyarakat, tapi pejabat yang diharapkan bisa menjawab pertanyaan mereka tidak semuanya hadir,” katanya.
Syahbudin menekankan bahwa kehadiran pejabat teknis sangat penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang program yang diusulkan, termasuk penjelasan tentang skala prioritas dan peluang realisasinya.
“Musrenbang harus menjadi momentum strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Batumandi,” tambahnya.
Ia berharap bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga Musrenbang dapat menjadi forum dialog dua arah yang efektif dan produktif.
“Ke depan, kami berharap kehadiran pejabat teknis dapat lebih ditingkatkan, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat desa terkait program prioritas,” katanya.
Syahbudin menambahkan bahwa Musrenbang tidak seharusnya dipandang sebagai agenda rutin tahunan, melainkan kesempatan penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dengan menghadirkan pejabat teknis di setiap Musrenbang, agar aspirasi masyarakat tidak hanya tercatat, tetapi juga memperoleh penjelasan yang jelas dan tindak lanjut yang konkret.
Dalam Hal ini, Musrenbang dapat menjadi forum yang efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan warga. Masyarakat telah menyampaikan aspirasi mereka, dan sekarang gugurnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
