KabarKalimantan, Marabahan – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar pertemuan dengan seluruh pengurus cabang olahraga (Cabor) di Batola. Rapat yang berlangsung di BBC Meeting Room Marabahan, Selasa (21/4) malam, ini dihadiri 42 ketua cabor/mewakili.
Rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua I dan II KONI Batola Tajeli dan H Ali Nurdin beserta pengurus serta perwakilan Disporbudpar ini dipimpin Sekretaris Umum (Sekum) KONI Batola H Khairil Yamin didampingi Bendahara Umum H Hairullah.
Dalam rapat yang dimulai sejak pukul 20.00 Wita ini menyangkut penyampaian dana pembinaan tahun 2026 kepada masing-masing cabor serta pembahasan laporan penggunaan dana, BKU, dan perpajakan.
Khusus menyangkut dana pembinaan, Sekretaris Umum KONI Batola H Khairil Yamin menyatakan, setelah dilakukan pembagian bonus terhadap atlit dan pelatih yang mengikuti Porprov XII Tala, alokasi yang tersisa relatif kecil.
Karena itu, lanjutnya, pembagian lebih selektif dengan mempertimbangkan beberapa prioritas, di antaranya adanya raihan medali emas pada Porprov XII Tala, jumlah atlet yang dibina, kedisiplinan cabor dalam pelaporan keuangan, serta cabang olahraga yang baru.
Bagi cabor yang ingin mengajukan dana pembinaan, Yamin mengingatkan, agar menyampaikan surat permintaan dengan melampirkan SK pengurus terbaru, dan surat pertanggungjawaban.
“Untuk surat permintaan, hanya diperuntukan untuk 3 kriteria yaitu untuk kesekretariatan, latihan, dan kejuaraan,” terangnya.
Terkait pembahasan laporan penggunaan dana, BKU dan perpajakan, Bendahara Umum (Benum) KONI Batola, H Hairullah mengatakan, masih terdapat beberapa cabor yang belum memenuhi ketentuan dalam peng-SPJ-an.
Sebagian besar cabor di Batola, tambah Hairullah, tidak memiliki kuitansi organisasi. Padahal semestinya kuitansi organisasi itu suatu keharusan untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Mengingat pada kuitansi organisasi itu terdapat tandatangan ketua, bendahara, serta yang menerima. Adanya kuitansi organisasi bagi cabor menandakan kalau organisasi tersebut berjalan.
“Karena itu, bagi cabor yang belum melengkapi kelengkapan administrasi, kami minta untuk melakukan pembenahan,” ucapnya.
Dalam kesempatan pertemuan, Hairullah juga menjelaskan tentang BKU dan perpajakan.
