Minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan dalam rapat pembahasan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2026, Rabu (4/3/2026), di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengungkapkan keprihatinannya karena pagu anggaran dinas tersebut hanya sekitar Rp69 miliar setelah kebijakan efisiensi. Menurutnya, jumlah itu tergolong kecil mengingat banyaknya program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sosial masyarakat.
“Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Dinas Sosial tadi menjadi atensi kami di Komisi IV untuk diperjuangkan dalam rapat anggaran nanti bersama pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran sebaiknya tidak menyentuh program sosial kemanusiaan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau efisiensi untuk kegiatan seremonial tidak masalah, tetapi yang berkaitan dengan program sosial kemanusiaan jangan sampai dikurangi,” tambahnya.
Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan itu juga berharap pada pertemuan selanjutnya pihak Dinas Sosial dapat memaparkan secara rinci kebutuhan dasar masyarakat yang perlu dipenuhi pemerintah daerah beserta kebutuhan anggarannya.
Menurutnya, dengan kondisi angka kemiskinan yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Selatan, program sosial kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas.
“Ke depan tentu akan kita perjuangkan. Persoalan kemiskinan harus diselesaikan melalui program-program sosial kemanusiaan yang benar-benar menyentuh masyarakat,” pungkasnya.
