Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, bersama jajaran Sekretariat DPRD Kalsel menerima aksi penyampaian aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan, Rabu (22/4/2026), di halaman Kantor DPRD Kalsel.
Sekitar 300 mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu penegakan hukum, lingkungan hidup, serta kebijakan publik di tingkat nasional dan daerah. Aksi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan kepolisian, TNI, dan dinas terkait.
Selain mahasiswa, aksi juga diikuti perwakilan warga Sidomulyo, Guntung Payung, Kota Banjarbaru yang menyampaikan persoalan sengketa tanah dengan pihak TNI. Aspirasi tersebut menjadi perhatian DPRD Kalsel dan akan didalami melalui mekanisme pembahasan bersama pihak terkait.
Dalam kesempatan itu, DPRD Kalsel membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Semuanya kami ayomi, semuanya kami rangkul, pihak TNI Polri, begitu juga pihak masyarakat,” ujar Supian HK di hadapan massa aksi.
Ia juga menawarkan jalur penyelesaian melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 5 Mei 2026. Forum tersebut akan menghadirkan pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan, para pihak yang bersengketa, serta kuasa hukum masing-masing untuk menguji substansi persoalan.
Menurutnya, DPRD tidak berada pada posisi memutus perkara, melainkan memfasilitasi, mengawasi, serta memastikan proses berjalan adil dan transparan.
Ia menambahkan, DPRD Kalsel akan terus mengawal pembahasan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan seluruh informasi dapat terbuka secara proporsional.[]
