Banggar DPRD Kalsel Rampungkan Pembahasan APBD 2027, Paripurna Dijadwalkan 23 November

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas finalisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Rumah Banjar, Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK tersebut membahas arah pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyesuaian alokasi anggaran menyusul perubahan dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.

Dalam paparannya, TAPD yang dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, menyampaikan bahwa pendapatan daerah 2027 direncanakan meningkat dibandingkan pagu sebelumnya.

Pada komponen pendapatan transfer, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan keuangan antardaerah tidak mengalami perubahan.

TAPD juga menyatakan seluruh belanja wajib telah terpenuhi berdasarkan data terkini dalam sistem informasi pembangunan daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik dan anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan minimal, sedangkan belanja pegawai masih berada di bawah batas maksimal.

Untuk belanja modal, alokasi diarahkan pada infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan.

Selain itu, TAPD menyoroti kebutuhan tambahan alokasi bagi kabupaten/kota dari target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Tambahan tersebut diperlukan agar pembayaran Dana Bagi Hasil dapat terpenuhi setidaknya hingga triwulan pertama 2027.

Usai rapat, Supian HK menyampaikan pembahasan Rancangan APBD 2027 telah memasuki tahap akhir. Rancangan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada 23 November 2026.

“Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk tahun anggaran 2027. Tadi sudah ada kesepakatan, akan diparipurnakan pada tanggal 23 November 2026. Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan,” ujar Supian.

Ia mengatakan masih terdapat beberapa hal terkait belanja yang perlu diselesaikan. Namun, sebagian besar substansi pembahasan telah mencapai kesepakatan dan tinggal menunggu penetapan melalui rapat paripurna.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan menjelaskan, penyesuaian target pendapatan maupun belanja masih dimungkinkan setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri diterbitkan.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan maupun alokasi belanja, terutama untuk mendukung program prioritas, sebagaimana rekomendasi evaluasi pada tahun sebelumnya.

“Intinya kami masih bisa menyelesaikan kembali kalau memang ada pelampauan target pendapatan di bulan Desember itu, di akhir,” ujarnya.

Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD selanjutnya akan memastikan rancangan anggaran tersebut memenuhi ketentuan serta mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *