Bapemperda DPRD Kalsel Sepakati Dua Ranperda Masuk Propemperda 2027

BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati dua usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk dilanjutkan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan pembahasan usulan Ranperda di Gedung DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya pada 12 November 2026 terhadap 27 usulan Ranperda dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengatakan rapat lanjutan tersebut menghadirkan dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum mengikuti pembahasan sebelumnya, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perhubungan Kalsel.

Keduanya diminta memberikan penjelasan mengenai tiga usulan, yaitu perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.

“Hari ini Bapemperda melanjutkan rapat sebelumnya pada 12 November lalu. Ada dua SKPD pengusul Ranperda yang belum hadir, yaitu Bappeda dan Dinas Perhubungan. Karena itu, keduanya kita undang untuk memberikan penjelasan terkait usulan yang disampaikan,” ujar Firman.

Dari tiga usulan tersebut, Bapemperda menyepakati perubahan Perda tentang RPJMD dan pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan Propemperda 2027. Sementara itu, perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan ditunda.

Firman menjelaskan, penundaan dilakukan karena sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sektor perhubungan, termasuk Undang-Undang Lalu Lintas, masih dalam proses pembahasan di DPR RI.

“Untuk Perda terkait RPJMD kita sepakati dilanjutkan masuk dalam Propemperda. Sedangkan Perda Penyelenggaraan Perhubungan kita tunda karena beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Lalu Lintas, masih dalam proses pembahasan di DPR RI,” jelasnya.

Adapun usulan pencabutan Perda Pengelolaan Alur Barito disetujui karena kewenangan pengelolaan alur pelayaran tersebut kini berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, PT Ambapers, anak perusahaan PT Bangun Banua, merupakan pemegang izin konsesi pengelolaan alur tersebut. Dengan perubahan kewenangan itu, Perda yang sebelumnya mengatur pengelolaan Alur Barito dinilai perlu dicabut agar sesuai dengan pembagian kewenangan yang berlaku.

“Karena kewenangan pengelolaan alur ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka Perda yang pernah kita terbitkan harus dicabut. Untuk pencabutannya, kita harus menerbitkan Perda pencabutan pada tahun depan, sehingga usulan ini juga kita lanjutkan ke proses Propemperda,” kata Firman.

Sebelumnya, Bapemperda telah membahas 27 usulan Ranperda untuk Propemperda 2027, terdiri atas 10 usulan inisiatif DPRD dan 17 usulan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan sebagai Propemperda 2027.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *