BANJARMASIN – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10/2026).
Massa yang terdiri atas mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat tersebut menyoroti sejumlah persoalan daerah, terutama distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pertemuan itu, Supian mengajak seluruh pihak menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menilai peran mahasiswa penting dalam mengawal kepentingan masyarakat dan masa depan daerah.
Terkait distribusi BBM, Supian mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada satuan tugas (Satgas) terkait. DPRD kini mencermati sejauh mana rekomendasi tersebut dijalankan.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Supian juga menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah titik, termasuk kawasan Pal 5. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas sopir angkutan dan masyarakat yang membutuhkan BBM.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya agar distribusi BBM lebih tertib dan tepat sasaran.
DPRD Kalsel melalui Pansus BBM akan terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut. Evaluasi diperlukan untuk memastikan langkah penanganan memberikan hasil nyata, terutama dalam mengurai antrean dan menjamin BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.
Meski aksi sempat diwarnai ketegangan, DPRD Kalsel menghargai penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Aspirasi masyarakat dan mahasiswa dinilai menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan kebijakan publik.[]
