BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyeleksi 27 usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dari jumlah tersebut, maksimal 20 Ranperda diperkirakan akan diprioritaskan untuk dibawa ke rapat paripurna.
Seleksi dilakukan dalam rapat Bapemperda di Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Sebanyak 27 usulan tersebut terdiri atas 10 Ranperda inisiatif DPRD melalui komisi dan fraksi serta 17 usulan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Ketua Bapemperda, Gusti Iskandar, mengatakan penyisiran dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan Ranperda yang masih dalam proses fasilitasi kementerian dan lembaga, sekaligus menelaah usulan baru dari legislatif maupun eksekutif.
Dari hasil pembahasan, sejumlah usulan masih memerlukan penyelarasan substansi antara DPRD dan pemerintah daerah. Beberapa lainnya dipertimbangkan untuk ditunda.
“Setelah kita lakukan penyisiran tadi, sudah ada beberapa Ranperda yang kita tunda dan kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir nanti bulan ini,” ujar Gusti Iskandar.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan setiap Ranperda.
Menurutnya, jumlah rancangan yang masuk Propemperda harus realistis agar pembahasannya dapat dituntaskan sesuai target, bukan sekadar memenuhi daftar perencanaan legislasi.
Usulan inisiatif DPRD mencakup sejumlah isu, antara lain penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, serta pembudi daya ikan. Selain itu, terdapat usulan terkait transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Sementara itu, usulan pemerintah daerah meliputi bidang lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Bapemperda akan mempertimbangkan urgensi setiap usulan, kesesuaian dengan kewenangan provinsi, serta potensi tumpang tindih dengan peraturan yang berlaku sebelum menetapkan daftar prioritas.
Hasil seleksi tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel. Penetapan Propemperda 2027 direncanakan pada 24 November 2026, dengan jadwal yang masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).
Setelah ditetapkan, Propemperda akan menjadi pedoman DPRD dan pemerintah daerah dalam menyiapkan serta membahas Ranperda sepanjang 2027.[]












