BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta penjelasan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel terkait persoalan bantuan hibah keagamaan untuk salah satu masjid di Kota Banjarmasin.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi IV bersama Biro Kesra di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (14/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, sedangkan Biro Kesra diwakili H. Fahrurazi.
Pembahasan difokuskan pada persoalan yang muncul dalam penyaluran hibah, termasuk aspek administrasi dan mekanisme pelaksanaan bantuan.
Ketua Komisi IV, Jihan Hanifha, mengatakan pengawasan terhadap penyaluran hibah merupakan bagian dari tugas DPRD untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, bantuan hibah keagamaan merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, termasuk untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah.
Namun, penyalurannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kelengkapan administrasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
Melalui rapat tersebut, Komisi IV berharap memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan hibah masjid di Banjarmasin sekaligus mendorong koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah agar persoalan dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Komisi IV juga menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan program bantuan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan dukungan terhadap lembaga keagamaan.[]












