BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperdalam data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi terkait tata kelola distribusi BBM di daerah.
Rapat Pansus dipimpin Ketua Pansus, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, M.M., dengan menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, dan BPK RI Perwakilan Kalsel, Selasa (11/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Pansus menggali informasi terkait distribusi BBM bersubsidi serta sejumlah data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi kajian.
Syaripuddin mengatakan Pansus mengedepankan data dan fakta dalam menyusun setiap rekomendasi. Karena itu, keterangan dari berbagai instansi terus dihimpun dan dicocokkan untuk memastikan kajian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat.
“Pansus bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM. Semua informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi,” ujar Syaripuddin.
Menurutnya, rekomendasi Pansus nantinya tidak hanya menyoroti distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi daerah.
Saat ini, Pansus masih melakukan pendalaman serta pencocokan data dari berbagai sumber. Langkah tersebut dilakukan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan perbaikan tata kelola distribusi BBM di Kalsel.
Pansus juga berencana melanjutkan koordinasi dengan sejumlah pihak di pemerintah pusat untuk memperoleh informasi tambahan yang diperlukan dalam pembahasan.[]
