KabarKalimantan, Banjarmasin – DPRD Kalsel sedang getol melakukan usulan agar Pemprov Kalsel menyiapkan anggaran untuk Pokok Pikiran (Pokir) pada 2025.
Gayung bersambut, Gubernur Kalsel H Muhidin menyetujui usulan ini. Namun, menurut Muhidin Pokir baru bisa direalisasikan pada APBD Perubahan nanti.
Tentu saja, respon positif dari orang nomor satu di lingkungan Pemprov Kalsel disambut sumringah anggota DPRD Kalsel. Salah satunya Harry Khairil Hadi SH.
Harry menuturkan, usulan Pokir yang disampaikan DPRD Kalsel tentu saja bertujuan untuk menyalurkan aspirasi Masyarakat. Harry menjelaskan, sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen, anggota DPRD Kalsel memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengakomodir dan mengawal kepentingan masyarakat Kalsel.
“Jadi, Pokir yang kami usulkan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat,” katanya kepada wartawan Kabar Kalimantan, Jumat (20/12/2024).
Politisi muda asal Kabupaten Balangan ini menjelaskan, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kalsel memiliki agenda rutin bertemu langsung dengan masyarakat. Pertemuan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari reses, sosialisasi perundang-undangan, sosialisasi revitalisasi Pancasila, dan berbagai kegiatan lain.
“Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat ada saja aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan Pembangunan dan kesejahteraan mereka. Nah, salah satu pintu bagi kami untuk bisa mewujudkan aspirasi itu ialah melalui Pokir,” jelasnya.
Menurutnya, merealisasikan aspirasi masyarakat adalah salah satu tugas utama sebagai wakil rakyat. “Tentu kalau ada aspirasi yang disampaikan masyarakat harus kami perjuangkan sekuat tenaga. Saya pribadi, tentu tak ingin hanya mengumbar janji saat kampanye, namun nihil dalam realisasi. Makanya, Pokir adalah salah satu jalan bagi kami untuk memenuhi janji-janji kepada masyarakat, terutama daerah pemilihan kami masing-masing,” jelasnya.
Harry menjelaskan, Pokir ini memiliki fungsi sangat baik untuk memastikan rencana Pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, menurutnya, Pokir merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, yang tentu saja berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Insya Allah dengan Pokir, aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami akan lebih cepat terealisasi,” ujarnya.
Muhammad Ridha
