KabarKalimantan, Jakarta – Plt Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 sekaligus Staf Ahli Menteri LHK Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanifah Dwi Nirwana menilai peluang penerapan Waste to Energy (WtE) di Kalimantan Selatan memiliki banyak tantangan, lebih baik memaksimalkan potensi penyelesaian persoalan sampah dengan memperkuat pengelolaan dari hulu.
Hal tersebut disampaikan Hanifah Dwi Nirwana saat menerima kunjungan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Press Room Pemprov Kalsel didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo dan Kepala Biro Adpim Kalsel, Berkatullah di Ruang Kalpataru, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Hanifah mengatakan, tantangan utama dalam membangun WtE ini terdapat di tingkat daerah terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan volume sampah minimal 1.000 ton per hari agar proyek beroperasi optimal.
“Potensinya ada jika dikolaborasikan BanjarBakula total volume 1.200 ton, tapi ini harus stabil, tidak boleh fluktuatif. Jika berubah, operasional tidak optimal dan pemerintah bisa terkena sanksi. Selain itu untuk memenuhi 1.000 ton sampah per hari, diperlukan sekitar 300 dump truck,” katanya.
Menurutnya, Kalimantan Selatan lebih baik mengatasi persoalan sampah di hulunya, tidak bisa hanya mengandalkan penanganan di hilir. Kabupaten dan kota harus didampingi provinsi untuk memperkuat pengelolaan sejak dari sumber. Contohnya dengan memaksimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) , mengaktivasi bank sampah, dan memastikan TPA dikelola dengan sanitary landfill atau controlled landfill.
”Sejumlah TPS3R yang dibangun di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sebenarnya memiliki potensi besar, namun belum dioperasikan secara optimal. Kapasitas terpasang yang dibangun oleh PU tidak semuanya berjalan maksimal. Ini menjadi PR bagi daerah untuk mengaktivasi kembali TPS3R dan menjamin keberlanjutan operasionalnya,” ucap Hanifah.
Ia juga menyarankan, agar daerah belajar dari wilayah yang berhasil, seperti Banyumas dan Ciamis, yang telah mampu mengelola sampah secara mandiri.
Selain itu, Hanifah mengungkapkan, Kalimantan Selatan juga memiliki peluang besar melalui pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, seperti kerja sama dengan pabrik semen untuk penyerapan Produk RDF (Refuse Derived Fuel). “RDF yang dikirim bisa menjadi solusi jangka menengah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo mengakui, Kalimantan Selatan masih jauh lagi dalam mengembangkan WtE. Selain nominal sampah, kemampuan keuangan daerah juga diakuinya cukup berat menjalankan program tersebut.
”Ke depan kita akan kaji lagi apa yang disampaikan ibu tadi, bagaimana pemerintah kabupaten kota bisa mengantarnya. Kalau diharap pemerintah daerah bisa jebol nanti apbd untuk buat ngantar itu saja,” katanya
Rahmat menambahkan, saat ini lebih memfokuskan penanganan sampah di tingkat hulu. Seperti terus mendorong dilakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, agar residu yang dibuang ke TPA dapat diminimalisir dan sedang mengkaji bagaimana agar distribusi sampah dari Kabupaten kota dapat dikumpulkan dengan lancar untuk diolah menjadi produk RDF.
”Saat ini juga sedang kita bikin kajiannya untuk sampah diolah jadi RDF yang baru 40 persen,” pungkasnya.
Syahri Ramadhan
