KabarKalimantan, Banjarmasin – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto sampaikan bahwa Kalimantan Selatan miliki masa depan yang cerah dengan catatan semua harus bersinergi untuk berkolaborasi.
Hal tersebut disampaikan Wamendagri saat kunjungan kerjanya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (24/4/2025).
Menurut Bima Arya Sugiarto, Kalimantan Selatan mempunyai modal kultural, alam dan religi, tinggal sekarang kepala daerahnya harus menjemput kesempatan tersebut, turun kelapangan, harus sinergi dan kompak.
”Tidak ada artinya perencanaan pembangunan itu kalau kepala daerahnya tidak kompak, tidak ada artinya semua yang direncanakan kalau kepala daerahnya tidak menjalankan itu. Jadi kami menyemangati dan mengawasi juga agar yang ditargetkan bisa disesuaikan,” katanya saat dijumpai awak media.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta agar semua juga mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan tes kesehatan gratis.
”Jadi haris dipastikan bergerak dibawah semuanya,” ucapnya.
Selain itu, ia menyampaikan arahan dari Bapak Presiden, Prabowo Subianto agar efisiensi jangan salah arah. Dimana efisiensi ini adalah realokasi anggaran yang tadinya dialokasikan untuk sektor yang tidak produktif digeser ke hal yang produktif dan bermanfaat.
”Itu esensi dasar dari efisiensi. Jadi kita akan mencermati itu, jangan sampai ada uang rakyat yang dihambur-hamburkan, semuanya fokus dan menjadikan hasil,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin didampingi Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin dalam sambutannya memaparkan bahwa selama satu tahun terkahir Kalsel berhasil mencapai sasaran pembangunan yang cukup baik.
Hal ini tersebut dapat dilihat dari capaian beberapa indikator seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 75,19 persen naik sebesar 0,53 poin dari tahun sebelumnya yakni 74,66 persen, yang berada pada rata-rata diatas nasional.
Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai tahun 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen, dan indeks kualitas lingkungan hidup berada diangka 75,7 yang juga diatas nilai rata-rata nasional.
”Salah satu indikator yang menunjukkan komitmen dalam pembangunan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan,” ucapnya.
Selain itu, dalam hal tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan sebagai satu-satunya provinsi diluar pulau jawa yang memperoleh nilai sakip A.
”Capaian ini menunjukkan komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata Muhidin.
Adapun program prioritas RKPD Kalsel 2026 mengacu pada dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029, terdiri dari 5 misi dan 10 janji kampanye prioritas yang telah dirumuskan dalam pertimbangan potensi dan kebutuhan daerah.
”Kita akan mendorong peningkatan SDM pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, kita juga akan terus melakukan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah di kalsel, serta tidak kalah penting kita akan memperkuat struktur perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi umkm, selain itu kita juga akn mendorong hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau dan berkelanjutan,” ujarnya.
Adapun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor menjelaskan, Musrenbang Tahun 2025 Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini merupakan awal dari RPJMD 2025-2029.
”Jadi program atau kegiatan yang dirumuskan di RKPD 2026 adalah sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan RPJMD 2025-2029. Jadi start awalnya ini,” katanya.
Untuk itu, menurutnya dalam penyusunan RKPD ini ia ingin bagaimana keselarasan vertikal antara RKP 2026 pemerintah pusat, serta RKPD 2026 provinsi dan kabupaten kota, serta bagaimana cara horizontal antara SKPD terjadi kolaborasi, sehingga tujuan sasaran RKPD 2026 itu adalah buah kolaboratif vertikal dan horizontal.
”Fokusnya hari ini kita bagaimana meningkatkan daya saing sumberdaya manusia, kemudian menumbuh kembangkan komoditas unggulan untuk menopang dan menunjang Kalimantan Selatan menjadi distribusi regional seperti visi-misinya gubernur Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Berbudaya) menuju gerbang logistik kalimantan,” pungkasnya.
Turut berhadir bupati walikota se-Kalimantan Selatan, Forkopimda Kalimantan Selatan serta para peserta sekitar 400 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah daerah, anggota legislatif, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Adapun Nara sumber secara daring antara lain disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia, dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Siti Munifah, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Samsul Rizal Muttaqien, dan Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian Bappenas/BPN Tri Dewi Virgianty. []
Syahri Ramadhan
