KabarKalimantan, Banjarbaru – Upaya memperkuat sektor jasa konstruksi terus digencarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Jasa Konstruksi Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor PUPR Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi untuk Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Provinsi Kalimantan Selatan”, kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyatukan langkah pembangunan infrastruktur di daerah.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah penting untuk memperkuat peran sub-urusan jasa konstruksi di tingkat daerah.
“Rapat koordinasi ini merupakan upaya bersama dalam memperkuat peran jasa konstruksi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Bidang Bina Konstruksi,” ujarnya.
Menurut Yasin, ada dua pilar utama dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan kompetitif, yakni penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi.
Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan diperlukan agar sistem penyelenggaraan jasa konstruksi berjalan lebih terstruktur, profesional, dan sesuai regulasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi, kejelasan tugas dan fungsi, hingga sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi SDM konstruksi dinilai semakin krusial seiring kompleksitas pembangunan yang terus berkembang. Melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan, tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Selatan diharapkan mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional.
“Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yasin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sinergi ini dinilai menjadi kunci dalam menyelaraskan program pembangunan, meningkatkan kualitas pembinaan jasa konstruksi, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Melalui rakor ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama serta komitmen kuat antar daerah dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kompetensi SDM konstruksi.
“Kami berharap seluruh peserta aktif memberikan masukan konstruktif agar hasil rakor ini benar-benar berdampak dan dapat diimplementasikan di daerah masing-masing,” pungkasnya.
