Banjarbaru – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), H. Muhammad Alpiya Rakhman, SE, MM, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini digelar selama dua hari di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Rabu (12/03/25), di kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Dalam sambutan tertulisnya, Alpiya menyatakan bahwa DPRD Kalsel sebagai perwakilan masyarakat sangat mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) 2025 – 2029. Visi tersebut didukung oleh lima misi utama: pembangunan manusia yang unggul, pembangunan infrastruktur yang andal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap iklim, serta tata kelola pelayanan publik.
“Kami percaya bahwa visi dan misi tersebut mencakup hal-hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalsel untuk menuju Kalsel yang lebih maju, religius, dan berdaya saing tinggi,” ujar Alpiya.
Sebagai bentuk kontribusi DPRD Kalsel terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, Alpiya menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa setiap RPJMD harus mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD.
“Tentu, harapan kami dari pembahasan RPJMD kali ini adalah agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengakomodasi usulan-usulan dari pokir DPRD yang diserap melalui reses-reses anggota DPRD,” tambahnya.
Alpiya menjelaskan bahwa usulan masyarakat yang terserap melalui reses anggota DPRD masih didominasi oleh kebutuhan peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan juga menjadi perhatian, termasuk ketersediaan pupuk bersubsidi. Tak hanya itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, serta aspek keagamaan juga menjadi prioritas.
“Itulah yang kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah agar segera ditindaklanjuti. Dalam perencanaan pembangunan, tidak hanya eksekutif yang berperan, tetapi legislatif juga memiliki peran penting agar pembangunan ini berjalan dengan terarah,” pungkas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
