KabarKalimantan, Banjarmasin — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar di ruang Komisi II pada Rabu (6/8/2025) menghadirkan perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel.
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, menyoroti pemangkasan anggaran yang cukup besar di sektor strategis mitra kerja mereka. “Setelah kita buka lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja, ternyata banyak yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari tahun 2025. Padahal sektor ini sangat vital, terutama dalam hal pangan,” ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan ini berpotensi menghambat program strategis seperti cetak sawah dan penguatan ketahanan pangan. “Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang terpotong ini harus dikembalikan seperti tahun 2025. Ini demi menjaga kesinambungan program yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Paman Yani menambahkan, pihaknya akan memperjuangkan pengembalian anggaran tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. “Kami akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil dinas-dinas mitra kerja di forum Banggar. Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang komitmen membangun ekonomi kerakyatan di Kalsel,” pungkasnya.[]
