KabarKalimantan, Banjarmasin — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel untuk membahas program kerja tahun 2026 yang fokus pada penurunan angka pengangguran. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Senin (11/8/2025).
Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Permono, memimpin jalannya rapat yang dihadiri Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti. Dalam paparannya, Irfan menyebut jumlah pengangguran di Kalsel pada 2025 mencapai sekitar 88 ribu orang, sementara pelatihan kerja yang mampu dilaksanakan hanya 386 kegiatan.
Menurutnya, tingginya pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pelatihan yang belum relevan dengan kebutuhan industri, terbatasnya lowongan kerja, serta kendala biaya, lokasi, dan waktu bagi peserta pelatihan.
Menanggapi hal itu, Bambang mendorong inovasi pelatihan yang lebih modern dan sesuai perkembangan zaman. “Kami usulkan kerja sama dengan perusahaan melalui pemanfaatan dana CSR minimal 2,5% untuk daerah. Dana ini bisa membiayai pelatihan berbasis keterampilan baru, termasuk pelatihan digital seperti content creator, YouTuber, dan TikToker,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan pekerja lepas melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan usulan alokasi sekitar Rp16 ribu per pekerja. Selain itu, kepastian hukum kepemilikan lahan bagi peserta transmigrasi dinilai krusial agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.
Anggota Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengingatkan agar program Disnakertrans selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel. “Kami berharap pengangguran dapat ditekan semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Semua harus sejalan dengan RPJMD,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kalsel optimistis program kerja 2026 dapat menghadirkan terobosan yang meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja lebih luas di Bumi Lambung Mangkurat.[]
