KabarKalimantan, Kotabaru – Puluhan nelayan Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru menggelar rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Kotabaru.
Rapat dengar pendapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kotabaru Hj Suwanti dihadiri KSOP Batulicin Kotabaru Afzhal, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru Zainal Aifin, Kasat Polairud Iptu Rifani, SH, KKP Kotabaru Heru, ketua nelayan Hilir Muara Usman Pajero dan puluhan nelayan, Senin (9/11/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj Suwanti mengharap kan kepada para nelayan, KSOP maupun KKP agar melakukan komunikasi dan koordinasi terkait keterlambatan penerbitan dokumen (surat-surat kapal).
Kepada KKP dan Polairud Kotabaru pihak kami juga berharap agar memberikan toleransi kepada para nelayan untuk memberikan toleransi ketika ada menemukan nelayan yang belum lengkap dokumennya, ketika dokumen kapal mereka dalam proses pembuatan.
KSOP Tanah Bumbu-Kotabaru Afzhal mengatakan keterlambatan penerbitan surat atau dokumen kapal tersebut sebenarnya hanya miskomunikasi saja, ketika pihak yang dikuasai anak oleh pemilik kapal untuk mengurus dokumen kapal dan ada persyaratan yang perlu dilengkapi tapi pihak yang dikuasakan lambat menanggapinya.
“Kami mengharapkan kepada kuasa agar lebih cepat merespon apa yang telah kami sampaikan,” harap Afzhal.
Penerbitan dokumen kapal di KSOP Batulicin/Kotabaru sejak tahun 2026 dan para nelayan tidak perlu lagi jauh jauh ke provinsi untuk mengurus dokumen kapalnya, cukup datang ke Batulicin saja atau bisa juga lewat online.
Untuk pembuatan dokumen kapal paling lambat 3 hari sudah selesai bila semua persyaratan lengkap dan tidak ada yang bermasalah.
Kasat Polairud Iptu Rifani mengatakan dalam penegakan hukum terkait kelengkapan dokumen kapal nelayan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan KSOP dan Dinas Perikanan Kotabaru.
“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak KKP juga bila ada mendapatkan nelayan yang tidak melengkapi dokumen kapalnya,” ucapnya.
Kepala Dinas Perikanan Kotabaru mengatakan pihaknya sudah memberikan toleransi sampai akhir Desember ini dan juga diharapkan pada tahun 2027 nanti para nelayan harus melengkapi dokumen kapalnya.
“Bila ada juga kelengkapan dokumen yang belum selesai sampai akhir Desember kedepannya akan kami rapatkan kembali,” ujarnya.
