Banjarmasin – Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja dengan mitra kerjanya, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dipersip), pada Selasa (8/4/2025). Rapat ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, SH, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing instansi. Disdik Kalsel mengungkapkan batalnya pembangunan USB SMK karena kendala status tanah hutan lindung. Selain itu, beberapa kegiatan tertunda akibat terlambatnya pengesahan DPPA T.A 2024, yang menyebabkan pengadaan barang/jasa dan penerimaan bantuan terhambat.
“Tahapan-tahapan persiapan untuk kegiatan sudah hampir rampung. Namun, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana akibat keterlambatan dalam pengesahan DPPA, yang sangat mempengaruhi anggaran dan kegiatan yang bisa dilakukan,” ungkap Jihan Hanifa.
Sementara itu, Dinsos Kalsel menyampaikan permasalahan terkait sarana dan prasarana yang membutuhkan perhatian lebih, serta sulitnya memenuhi target capaian kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya untuk klien penyandang disabilitas dan tuna sosial.
“Kami kesulitan dalam memenuhi target SPM, terutama untuk klien penyandang disabilitas dan tuna sosial. Ini menjadi tantangan besar yang perlu segera dicari solusinya,” ujar Perwakilan Dinsos Kalsel dalam rapat.
Biro Kesra Kalsel juga melaporkan capaian pelaksanaan program-program seperti MTQ Nasional Kaltim 2024 dan pengembangan kesejahteraan rakyat lainnya, termasuk monitoring dan evaluasi asrama mahasiswa serta peningkatan kinerja UKS kabupaten/kota.
“Pelaksanaan program kesejahteraan rakyat sudah menunjukkan perkembangan yang baik, namun tentu masih ada ruang untuk perbaikan, terutama di level kabupaten/kota untuk memastikan distribusi manfaat yang merata,” jelas Biro Kesra Kalsel.
Dipersip Kalsel menyampaikan berbagai program terkait pengelolaan arsip dan pelestarian koleksi nasional, termasuk perlindungan arsip dan pembinaan perpustakaan.
Komisi IV DPRD Kalsel meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dari Disdik, Dinsos, Kesra, dan Dipersip, serta mengusulkan agar kegiatan yang dijalankan lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
“Kami berharap, dengan masukan-masukan yang ada, program-program yang dilaksanakan dapat lebih optimal dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Jihan Hanifa.
Dengan masukan dari mitra kerja, Pansus IV berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program dalam LKPJ Tahun 2024 dan menjadikannya bahan evaluasi serta perbaikan untuk masa mendatang.
