KabarKalimantan, Banjarmasin – Ditetapkannya mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk dari Kalimantan Selatan.
Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Pradaka Kalsel, Gazali Rahman menyampaikan sangat mengapresiasi penobatan gelar pahlawan nasional tersebut.
“Keputusan pemberian gelar pahlawan nasional itu merupakan bentuk pengakuan yang adil bagi Soeharto terhadap sejarah dan kontribusi besarnya bagi bangsa,” ucap Gazali, Selasa (25/11/2025).
Menurut Gazali, kontribusi Soeharto dalam meletakkan fondasi pembangunan di daerah, termasuk Kalimantan Selatan, merupakan alasan utama mengapa pengakuan ini sangat layak diberikan.
Gazali mengingatkan bahwa stabilitas politik dan keamanan pada masa kepemimpinan Soeharto adalah faktor kunci yang memuluskan program pembangunan hingga menjangkau seluruh pelosok Nusantara.
“Selama era beliau, fokus pembangunan berhasil disebar ke daerah-daerah, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Melalui program Inpres dan Bantuan Pembangunan Desa, alokasi dana secara masif juga berhasil digulirkan ke Kalsel,” ujar Gazali.
Sebagian contohnya, lanjut Gazali, infrastruktur dasar yang saat ini masih berfungsi, seperti jaringan irigasi, Puskesmas, hingga Sekolah Dasar Inpres, yang sebagian besar merupakan warisan nyata dari kebijakan pembangunan di era Orde Baru.
“Generasi muda saat ini perlu tahu bahwa program pembangunan Inpres pada masa itu betul-betul memberikan dampak yang nyata dan langsung terasa oleh masyarakat di tingkat desa,” tambahnya.
Aktivis LSM Gema Pradaka ini juga menggarisbawahi dampak signifikan kontribusi Soeharto di bidang ketahanan pangan bagi Kalsel. Kebijakan yang mendukung swasembada pangan berhasil meningkatkan taraf ekonomi petani secara nasional, hal yang turut dirasakan oleh sentra-sentra pertanian di Kalsel pada masanya.
Gazali menegaskan bahwa jasa-jasa tersebut telah memenuhi kriteria seorang tokoh yang berjuang demi kemakmuran rakyat.
Meskipun menyadari adanya catatan negatif terkait isu pelanggaran HAM dan KKN, Gazali berpendapat bahwa sejarah harus dinilai secara proporsional.
“Penetapan ini bukan berarti menghapus kesalahan masa lalu, karena isu KKN adalah ranah hukum dan reformasi. Namun, jasa beliau dalam mempertahankan integritas negara dan memajukan daerah adalah hal yang tidak bisa dibantah dan harus diakui,” tegasnya.
Pemberian gelar pahlawan ini, kata Gazali, bukan hanya pengakuan terhadap individu Soeharto, tetapi juga penghargaan terhadap cita-cita pembangunan bangsa yang telah dilaksanakan.
Ia berharap, pengakuan ini menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan terus bergerak maju.
“Kami menyampaikan apresiasi atas penetapan ini. Kami yakin, kontribusi besar beliau dalam membangun fondasi ekonomi dan daerah kini telah mendapatkan tempat yang layak sebagai bagian dari sejarah kepahlawanan Indonesia,” tegasnya.
