KabarKalimantan, Banjarmasin – Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Indonesia Tahun 2025 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Achmad Wiyagus pada Rabu (3/12/2025) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Kegiatan strategis ini menghadirkan para kepala Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia untuk menyatukan langkah pembangunan ke depan.
Acara pembukaan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, serta jajaran pejabat pemerintah daerah dari berbagai provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Wiyagus mengukuhkan kepengurusan Forum Bappeda Indonesia masa bakti 2025–2027, sekaligus memperkenalkan logo baru forum. Susunan pengurus diisi oleh kepala Bappeda dari 38 provinsi serta 13 kabupaten/kota pilihan, dengan Ketua Umum dijabat Kepala Bappelitbang Sumatera Utara.
Wagub Hasnuryadi menegaskan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Menurutnya, keberhasilan agenda pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari solidnya kolaborasi lintas wilayah.
“Sinergi pusat dan daerah adalah modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan,” ujar Hasnuryadi.
Ia juga menekankan bahwa Bappeda harus semakin kokoh sebagai motor perencanaan yang mampu menerjemahkan target-target nasional menjadi program nyata di daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri Wiyagus memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakor. Forum ini disebutnya penting sebagai sarana penajaman sinergi dan sinkronisasi pusat–daerah.
“Bappeda adalah otak dan navigator pembangunan. Ketika perencanaan berbasis data dan hasil, maka pembangunan akan berjalan dengan baik,” tegas Wiyagus.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan mitigasi bencana dan pengamanan lingkungan, terutama menyikapi bencana di Sumatra. Reklamasi pasca tambang, reboisasi DAS, hingga pengendalian tata ruang disebutnya perlu menjadi syarat wajib agar daerah mampu menahan dampak krisis iklim.
“Mari bergerak serentak, berkolaborasi, dan berinovasi demi kesejahteraan rakyat,” serunya.
Wagub Hasnuryadi turut mengapresiasi kehadiran peserta dari seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap Rakor ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud melaporkan perkembangan penetapan RPJMD. Ia mengapresiasi Kalsel sebagai provinsi pertama yang menetapkan Perda RPJMD 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.
Ia juga mengingatkan adanya tantangan fiskal daerah akibat penyesuaian alokasi TKD, sehingga efisiensi belanja dan inovasi kebijakan menjadi kunci.
Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan menyatukan persepsi seluruh perencana pembangunan daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat posisi Bappeda sebagai koordinator pencapaian Program Strategis Nasional Tahun 2026.
Rakor berlangsung 2–4 Desember 2025 dengan agenda beragam, mulai dari pembahasan AD/ART Forum Bappeda, gala dinner bersama Wagub Kalsel, hingga city tour ke destinasi unggulan Banua pada 4 Desember.
Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti berharap kehadiran ratusan peserta dari puluhan provinsi dan lebih dari 100 kabupaten/kota dapat memberi dampak ekonomi bagi Kalimantan Selatan.
“Kita ingin pergerakan ekonomi daerah benar-benar terasa,” pungkas Astuti.
