KabarKalimantan, Jakarta – Dalam rangka memperkuat sinergi dan harmonisasi penataan ruang laut antara pemerintah pusat dan daerah, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis ) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Dalam Rakernis yang mengusung tema “Tata Ruang Laut Untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, turut dihadiri seluruh Gubernur se-Indonesia atau yang mewakili.
Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menegaskan pentingnya penerapan ekonomi biru sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan mendukung penuh atas pelaksanaan Rakernis ini dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata ruang laut yang terpadu, tangguh, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
“Melalui sinergi ini, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan berkelanjutan. Tata ruang laut yang baik akan menjadi pondasi penting bagi terwujudnya ekonomi biru dan mendukung ketahanan pangan nasional,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, mengatakan bahwa sesuai arahan Gubernur, pihaknya terus mendorong berbagai program strategis penataan ruang laut. Salah satunya melalui kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir.
“Dislutkan Kalsel telah melakukan penanaman mangrove di dua kabupaten, yakni Tanah Bumbu dan Kotabaru. Selain itu, terumbu karang juga telah kita tanam. Untuk program karbon trading, saat ini masih dalam tahap kajian dan Insya Allah tahun depan sudah kelihatan hasilnya,” terang Rusdi.
Rusdi menambahkan bahwa perencanaan ruang laut harus mengedepankan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi, sehingga potensi-potensi ruang laut dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan ruang laut, khususnya dalam desain ekologi dan ekonomi, harus menjadi seimbang. Pertemuan semacam ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan-rumusan yang baik, termasuk menggali potensi ruang laut yang bisa menjadi sumber ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat setempat,” pungkasnya.
Rakernis itu dipaparkan beberapa kebijakan strategis diantaranya, terkait Kebijakan Pemerataan Pembangunan, Agraria dan Tata Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dilanjutkan paparan dukungan kebijakan Penataan Ruang Laut terhadap tercapainya swasembada pangan, kemudian paparan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang dalam RPJPN dan RTRWN 2025–2045 dan paparan tentang Arah Kebijakan dan Sinergitas Tata Ruang Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2025–2045.[]
Syahri Ramadhan
