KabarKalimantan, Banjarbaru – Sebagai langkah strategis mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan pertahanan negara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Puldata Kajian Khusus Tentang Kontribusi TNI dalam mewujudkan swasembada pangan di Banjarbaru, Rabu (16/7/2025).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri Ketua Tim Puldata dari Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Supriyono, dan Brigjen TNI Ito Herdianto, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif TNI dalam program cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kalsel.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim menyampaikan, apresiasi atas kehadiran langsung tim Mabes TNI dan mengungkapkan bahwa Kalsel memiliki peran vital dalam mencetak lumbung pangan nasional.
“Kami berterima kasih atas kehadiran langsung tim Mabes TNI. Ini sangat strategis, karena kolaborasi ini bukan hanya soal pangan, tapi juga terkait penurunan angka stunting yang masih tinggi di Kalsel, yakni 22,9%, di atas rata-rata nasional,” ucap Muslim.
Sementara itu, Ketua Tim Puldata dari Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Supriyono mengatakan bahwa kemandirian pangan merupakan bagian dari strategi pertahanan negara.
“Kalimantan Selatan punya potensi luar biasa. Jika kita sinergi, provinsi ini bisa menjadi pelopor kedaulatan pangan Indonesia,” katanya.
Menurut Mayor Jenderal TNI Supriyono , rapat ini bukan hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi strategis untuk Panglima TNI, yang akan menentukan arah kebijakan penguatan pertahanan negara melalui sektor pangan dan menekankan pentingnya membangun sistem pangan nasional yang resilien dan berkelanjutan, dengan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.
“Pangan adalah urusan lintas sektor dan dimensi. Mari kita lanjutkan pengabdian ini dengan keteguhan dan keberanian, agar bangsa ini mandiri, sejahtera, dan berdaulat,” ungkapnya.
Adapun Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menuturkan, pemerintah pusat menargetkan pencetakan sawah seluas 30.000 hektare dan program optimalisasi lahan yang juga dikerjakan oleh TNI.
“Cetak sawah ini sebagian besar dikerjakan oleh jajaran TNI, dan progresnya sangat baik. Kabupaten Banjar misalnya, sudah capai 62 persen, sementara Barito Kuala 20 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan tambahan lahan ini, Kalsel bisa meningkatkan surplus produksi padi yang saat ini sudah mencapai 1 juta ton.
“Kalau kita hitung 30 ribu hektare dikali 4 ton per hektare saja, itu penambahan signifikan bagi stok pangan nasional,” jelasnya.
Syamsir juga menyoroti tantangan koordinasi antar lembaga, khususnya soal data luas baku sawah dan produksi yang berbeda versi antara pemerintah daerah dan BPS.
“Selisih data dengan BPS mencapai 52 ribu ton. Ini tantangan serius karena berdampak pada kebijakan dan alokasi,” ucapnya.
Dalam paparannya, Syamsir juga menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan akan menjadi penyuplai utama pangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita sudah siapkan klaster: padi dari Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, dan Tapin, sementara sayur-sayuran dari Hulu Sungai,” tambahnya.
Ia menegaskan komitmen penuh Pemprov Kalsel dalam mendukung kolaborasi lintas sektor demi kepentingan rakyat.
“Dengan sinergi lintas sektor, Kalsel diharapkan mampu menjadi motor utama swasembada pangan nasional menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat,” pungkasnya.
Syahri Ramadhan
