KabarKalimantan, Paringin – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menjadi bahan perbincangan publik. Isu tersebut dibedah dalam seminar hasil kolaborasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri (UNIVSM), Fraksi Literasi Muda, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM), di Aula Kampus UNIVSM, Rabu (4/2/2026).
Puluhan mahasiswa tampak antusias mengikuti seminar bertajuk “Wacana Pilkada Melalui DPRD” yang menyoroti dampak perubahan sistem pemilihan kepala daerah terhadap kualitas demokrasi lokal.
Ketua Fraksi Literasi Muda, Muhammad Halim Ihsan, mengatakan forum ini digelar sebagai respons atas kembali menguatnya diskursus pilkada tidak langsung di tingkat nasional.
Menurutnya, wacana tersebut menyentuh langsung hak konstitusional warga negara dalam menentukan pemimpinnya.
Pengamat Politik Banua, Kadarisman, menilai pilkada melalui DPRD berisiko melemahkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat.
Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung telah memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas sejak era reformasi.
Ketua BEM UNIVSM, Abdullah, mengingatkan bahwa skema pemilihan tidak langsung rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Pilkada langsung memang belum sempurna, tetapi solusinya adalah memperbaiki sistem pengawasan, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih,” tegasnya.
Dari unsur pemerintah daerah, narasumber Kesbangpol Balangan yang akrab disapa Bang Donald menilai evaluasi terhadap pilkada langsung tetap diperlukan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang.
Namun, ia menegaskan bahwa apa pun mekanisme yang dipilih ke depan harus tetap menjunjung prinsip kedaulatan rakyat dan transparansi.
Melalui seminar tersebut, mahasiswa berharap diskusi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat melahirkan rekomendasi kebijakan dan memperluas edukasi publik tentang pentingnya menjaga kualitas demokrasi di daerah.
