Semarang – Pagi itu, suasana di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah terasa hangat. Bukan hanya karena sambutan ramah dari tuan rumah, tetapi juga semangat diskusi yang mengalir antara dua pihak yang sama-sama berkomitmen meningkatkan investasi di daerahnya masing-masing.
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) datang dengan satu tujuan: memperdalam pemahaman mereka tentang penyelenggaraan penanaman modal. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah mereka susun membutuhkan masukan dari daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan strategi sukses dalam investasi dan perizinan.
Ketua Pansus II, H. Jahrian, S.E., dengan penuh antusiasme mengungkapkan apresiasinya terhadap DPMPTSP Jawa Tengah. Menurutnya, provinsi ini bisa menjadi contoh dalam pengelolaan investasi yang efektif dan pelayanan perizinan yang efisien.
“Kami melihat Jawa Tengah sebagai panutan. Kami berharap dapat menyerap ilmu dari sini dan menerapkannya di Kalimantan Selatan agar lebih banyak investasi yang masuk serta meningkatkan kualitas layanan,” ujar Jahrian.
Namun, dalam upaya mengembangkan investasi, tak selalu mulus jalannya. Jahrian menyoroti tantangan besar dalam sistem perizinan, terutama dalam sinkronisasi antara berbagai dinas terkait. Ia mengusulkan agar dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan investasi, seperti pertanian, kehutanan, dan kelautan, bisa beroperasi dalam satu atap. Dengan begitu, proses perizinan bisa lebih cepat dan efisien.
Mendengar hal itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Jawa Tengah, Diyah, menyambut baik diskusi ini. Ia menegaskan bahwa berbagi pengalaman adalah kunci dalam menyusun kebijakan yang lebih baik.
“Kami senang bisa berdiskusi dengan Pansus II DPRD Kalsel. Tantangan dalam penanaman modal pasti ada, tapi dengan komunikasi yang baik antardaerah, kita bisa belajar satu sama lain dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta investasi,” ungkapnya.
Pertemuan hari itu bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah langkah strategis bagi DPRD Kalsel untuk merumuskan kebijakan yang lebih matang. Harapannya, hasil dari kunjungan ini dapat diterapkan dalam Raperda yang tengah mereka susun, sehingga Kalimantan Selatan bisa menjadi tujuan investasi yang lebih menarik di masa depan.
