Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menyatakan komitmennya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih periode 2024–2029, H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Muhammad Alpiya Rakhman, di sela-sela kunjungan kerja rombongan Anggota Banmus DPRD Kalsel ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), pada Selasa, 7 Januari 2025.
Guna merealisasikan visi dan misi tersebut, Alpiya menjelaskan bahwa setiap kepala daerah terpilih perlu melakukan penyesuaian anggaran yang sudah dirancang sebelumnya. Ini menjadi penting dalam rangka mengakomodasi program-program pemerintah yang telah direncanakan. “Tentu saja, kami akan melakukan penyesuaian dengan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Setiap kepala daerah terpilih perlu memastikan visi dan misinya bisa tercapai dengan dukungan anggaran yang sesuai,” ujar politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Selain itu, Alpiya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah membuka ruang bagi penyesuaian anggaran untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah terpilih. “Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian anggaran agar program-program pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang ada. DPRD tentu akan berperan dalam memfasilitasi dan menyelaraskan ini,” jelas Alpiya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Pulpis, H. Nasrun Rambe, yang menerima rombongan Banmus DPRD Kalsel, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya berbagi informasi dan pengalaman antar daerah. “Apa yang kami miliki, apa yang biasa kami lakukan, akan kami bagikan. Begitu juga dengan apa yang dibawa oleh tamu, pengalaman dan pelajaran yang mereka peroleh akan sangat berharga bagi kami,” ujar Nasrun, yang juga berasal dari Partai Gerindra.
Kunjungan ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya pertukaran informasi dan pengalaman antar DPRD daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.