Banjarmasin – Puluhan pengemudi transportasi daring yang tergabung dalam komunitas Driver Online Bersatu Kalsel melakukan audiensi resmi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (11/6/2025), guna menyuarakan aspirasi terkait tarif yang lebih layak serta perlindungan bagi mitra driver.
Audiensi yang berlangsung tertib dan penuh semangat di gedung DPRD Kalsel ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., serta sejumlah anggota Komisi III dan IV DPRD.
Perwakilan komunitas menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari rendahnya tarif dasar, potongan aplikator yang mencekik, hingga sistem suspend sepihak yang kerap menimpa mitra tanpa kejelasan hukum.
“Kami ingin tarif yang manusiawi. Bukan cuma soal uang, ini soal keadilan. Kami juga butuh perlindungan sebagai pekerja sektor informal digital,” ujar salah satu perwakilan driver.
Merespons aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti isu yang disampaikan para driver.
“Kami di DPRD hadir untuk semua lapisan masyarakat, termasuk para driver online yang kini menjadi bagian penting dari transportasi harian. Kami siap perjuangkan keadilan tarif, bahkan jika perlu melalui Pergub atau Perda,” tegasnya.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengapresiasi penyampaian aspirasi secara tertib dan damai. Ia juga menyatakan dukungan terhadap solusi berkeadilan bagi semua pihak.
“Kami hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aspirasi disampaikan. Polri siap menjembatani komunikasi antara mitra driver, pemerintah, dan pihak aplikator,” ujarnya.
Turut hadir, Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi perhubungan dan Komisi IV yang menangani kesejahteraan rakyat, menyambut baik aspirasi driver dan menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan lanjutan di tingkat legislatif.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi para driver daring di Kalimantan Selatan untuk memperjuangkan hak-haknya secara resmi dan bermartabat, sembari membuka pintu dialog yang lebih terbuka antara pekerja sektor digital dengan para pemangku kebijakan.
