Banjarmasin – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat kini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Kalimantan Selatan. Dalam rapat bersama Dinas PUPR bidang Cipta Karya pada Senin (3/3/2025), anggota dewan menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap infrastruktur, khususnya program normalisasi sungai yang dianggap sangat krusial bagi masyarakat terdampak banjir.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Apt Mustakimah, S. Farm, M.S.I, yang turut hadir di sela rapat, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal.
“Kami mendukung upaya efisiensi anggaran, namun tetap berharap agar program normalisasi sungai tidak terhambat, mengingat dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama petani di daerah terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, H. M. Rosehan NB, S.H., menyoroti perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk mempercepat penanggulangan banjir.
“Kami berharap lebih banyak lagi anggarannya agar mempercepat penanggulangan normalisasi sungai di beberapa daerah yang terdampak banjir. Agar warga tidak lagi mengeluh karena banjir. Kami tidak berjanji, tapi kami optimis mencari solusi supaya peningkatan normalisasi, khususnya di daerah Tanah Laut dan Hulu Sungai,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mencari cara agar anggaran yang tidak terpakai bisa dialihkan untuk mendukung program ini.
“Pada rapat berikutnya, kami terus mencari solusi terbaik agar anggaran yang tidak terpakai bisa diambil alih. Sehingga pada saat pelaksanaan, tidak bersinggungan dengan yang lain,” tutupnya.
Bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah rawan banjir, normalisasi sungai adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Kini, harapan mereka bergantung pada seberapa besar perhatian pemerintah dalam memastikan program ini tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
