PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., M.M., usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Kalimantan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8/2026).
Kartoyo mengatakan penguatan integritas harus berjalan seiring dengan pengawasan yang konsisten. DPRD, menurutnya, akan lebih cermat memastikan setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.
“Ke depannya dewan akan lebih ketat lagi dalam pengawasan, termasuk proses review. Kalau memang review tidak dilakukan oleh APIP, kita tidak akan bisa bahas, daripada kita bermasalah semua,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya proses review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum suatu kebijakan atau kegiatan pemerintah daerah dibahas lebih lanjut.
“Ini bagian dari kehati-hatian kita. Semua proses harus jelas dan sesuai aturan, sehingga ketika dibahas dan dilaksanakan, semuanya memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Kartoyo, pengawasan DPRD tidak semata-mata ditujukan untuk mengontrol pemerintah daerah. Pengawasan juga menjadi langkah pencegahan agar potensi penyimpangan dapat diketahui dan diminimalkan sejak awal.
Ia berharap penguatan pengawasan dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta APIP dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kalsel yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum bagi pemerintah daerah dan DPRD se-Kalimantan untuk menyamakan persepsi dalam memperkuat integritas serta mendorong pencegahan korupsi di daerah.[]
