KabarKalimantan, Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Jumat (1/8/2025) siang di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel. Rapat ini menjadi bagian dari upaya mematangkan program kerja tahun anggaran 2026 agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hadir dalam rapat perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel. Masing-masing OPD memaparkan rencana program, kegiatan strategis, dan estimasi kebutuhan anggaran.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, mengatakan pihaknya telah mencatat seluruh masukan dari OPD. “Sudah disampaikan semuanya, ada plus minusnya, ada yang kekurangan anggaran dan perlu tambahan. Semua sudah kita catat, nantinya akan kita bahas di Badan Anggaran,” ujarnya.
Komisi I menegaskan, penyusunan anggaran harus berdampak langsung pada pelayanan publik, bukan sekadar administratif. Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah penyelesaian masalah tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Ada yang menarik dari BKD, mereka menyampaikan soal tenaga honorer dan PPPK. Komisi I sangat mendukung agar alokasi anggaran untuk ini dimaksimalkan, supaya mereka bisa segera berkontribusi lebih untuk banua,” tambah Ilham.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Kalsel untuk terus mengawal anggaran agar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.[]
