BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta program prioritas pembangunan tetap berjalan meski kemampuan keuangan daerah pada 2027 mengalami penyesuaian. Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah pariwisata.
Hal itu mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran 2027 bersama sejumlah mitra kerja, Senin (6/10/2026). Rapat tersebut menghadirkan Dinas Pariwisata Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, mengatakan pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas dengan kemampuan keuangan daerah.
Penyesuaian anggaran berdampak pada sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh mengurangi perhatian terhadap program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Paman Yani, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu menyusun skala prioritas agar target pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita harus tetap optimis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ujarnya.
Selain mempertahankan program prioritas, Komisi II juga mendorong Dinas Pariwisata menggali potensi pendapatan daerah melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi pariwisata daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Paman Yani menegaskan, sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.[]
