BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membahas sinkronisasi program kerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dengan fokus pembahasan pada keselarasan perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, dan kemampuan anggaran.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Bappeda Kalsel, Dr. Ir. Suprapto Tri Astuti, ST., MT., memaparkan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029.
Bappeda juga menekankan perlunya pembagian program secara proporsional kepada 119 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar pelaksanaannya efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
Sementara itu, perwakilan BPKAD Kalsel, H. Fathan, memaparkan sejumlah indikator kinerja utama daerah, terutama terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu sasaran yang menjadi perhatian ialah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN). Indikatornya antara lain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi menegaskan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran penting agar program yang disusun tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga realistis dan berdampak bagi masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi II berharap program pembangunan Kalsel pada 2027 selaras dengan target RPJMD 2025–2029 serta didukung alokasi anggaran yang tepat sasaran.[]
