JAKARTA – Dalam rangka memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Selatan, Komisi III DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Achmad Maulana, dan diterima langsung oleh jajaran Tenaga Ahli BP Taskin.
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, strategi pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan rencana induk nasional.
Tenaga Ahli Madya BP Taskin, Dina, menekankan pentingnya arah kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa BP Taskin telah menyiapkan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional yang bisa dijadikan panduan bagi pemerintah daerah.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan daerah mana pun, termasuk Kalsel, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah disusun,” tambahnya.
Achmad Maulana menyambut baik pemaparan yang diberikan BP Taskin.
“Kami memahami bahwa BP Taskin bukan lembaga pengelola program, tetapi memiliki peran strategis dalam membuka akses dan dukungan kebutuhan daerah ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut di tingkat daerah.
“Kami akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan, agar langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan bisa segera dirumuskan bersama,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kalsel berharap kunjungan ini menjadi titik awal terbentuknya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.[]
