Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jakarta pada Kamis (10/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dan menjadi bagian dari upaya Pansus IV untuk memperkaya perspektif serta referensi dalam menyusun rekomendasi terhadap LKPj yang tengah dibahas di DPRD Kalsel.
Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa rekomendasi yang kami buat tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar relevan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah yang baru ini,” ungkap Jihan Hanifha.
Jihan menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini memerlukan arah kebijakan yang kuat, berbasis data, dan mencerminkan evaluasi LKPj. Ia juga menyebutkan bahwa masukan dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih terukur dan akuntabel di Kalsel.
“DPRD Jakarta kebetulan baru saja menyelesaikan Paripurna Pembahasan LKPj. Menariknya, pembahasannya tidak menggunakan panitia khusus seperti di Kalsel, tetapi dilakukan langsung oleh masing-masing komisi terkait. Ini tentu memberikan sudut pandang baru bagi kami dalam mengelola proses pengawasan dan evaluasi,” jelas Jihan Hanifha.
Jihan menekankan pentingnya integrasi antara rekomendasi LKPj dan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia berharap agar seluruh masukan nantinya selaras dengan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sinkronisasi itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara hasil evaluasi dan perencanaan pembangunan ke depan,” tegas Jihan Hanifha.
Rombongan Pansus IV DPRD Kalsel diterima langsung oleh jajaran Sekretariat DPRD Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jakarta memberikan apresiasi atas keseriusan Pansus IV dalam menggali praktik-praktik baik dari daerah lain.
“Kami menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moril untuk menghadirkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap perwakilan DPRD Jakarta.
