Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rahman, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di dua titik sekaligus, yakni Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/10/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara warga dan wakil rakyat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras karena minimnya sirkulasi air.
“Ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan bantuan bibit perkebunan, penyediaan mesin pencacah rumput untuk peternak, hingga peningkatan akses terhadap pupuk bersubsidi.
“Pamukan Barat merupakan daerah perkebunan, sehingga kebutuhan bibit, pupuk, hingga sarana peternakan sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Aspirasi lain yang turut mengemuka antara lain penataan gerbang perbatasan agar lebih representatif, penyediaan zona selamat sekolah (ZoSS) untuk melindungi pelajar di kawasan padat sekolah, serta penambahan penerangan jalan umum (PJU) di Desa Bungkukan yang rawan kecelakaan lalu lintas.
Warga juga mengusulkan pengadaan kendaraan pengangkut sampah, peralatan olahraga seperti bola voli, peningkatan layanan kesehatan, serta dorongan agar perusahaan lokal maupun asing yang beroperasi di wilayah tersebut lebih berkontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar.
Tak kalah penting, isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima kembali menjadi aspirasi utama. Alpiya menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus terus berjalan meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium.
“Kami dari DPRD Kalsel, khususnya melalui Komisi I, sudah membahas hal ini dan menyatakan dukungan penuh. Walaupun ada moratorium, semangat memperjuangkan pemekaran harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Alpiya memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dibawa ke tingkat provinsi melalui forum resmi DPRD Kalsel.
“Inilah bentuk tanggung jawab kami agar suara masyarakat perbatasan benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat pemerintah provinsi,” pungkasnya.[]
