Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2026 di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam silaturahmi dan temu kenal tersebut diawali dengan perkenalan serta penyampaian sejumlah program kerja BEM ULM tahun 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifa bersama anggota komisi lainnya mengapresiasi kedatangan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kabinet Zia Nirantara.
“Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah di bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang baik, menarik, bermanfaat, dan juga masukan bagi kami di Komisi IV. Karena mereka banyak menerima dan melaporkan kondisi riil di lapangan terkait pendidikan dan sosial,” ujar Jihan.
Terkait tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) yang menjadi sorotan BEM ULM, Jihan menjelaskan kondisi di Kalimantan Selatan berbeda dengan daerah lain.
Menurutnya, sebagian besar anak yang tercatat ATS maupun APS sebenarnya menempuh pendidikan di pondok pesantren, namun tidak terdaftar dalam Education Management Information System (EMIS) milik Kementerian Agama.
“Hal itu membuat data mereka tidak tercatat sehingga seolah-olah tidak sekolah. Padahal mereka sekolah, hanya saja menggunakan sistem pendidikan pondok,” jelasnya.
Ia juga menyatakan dukungan serta membuka ruang diskusi dan komunikasi bagi BEM ULM dalam upaya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026 Ahmad Zidan Satrio Utomo mengatakan kedatangannya bersama jajaran Kabinet Zia Nirantara selain menyerahkan policy brief terkait kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, juga untuk mendiskusikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Ia berharap Komisi IV DPRD Kalsel dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, serta lebih memperhatikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Harapannya, DPRD Kalsel bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan benar-benar mendengarkan suara maupun keluhan masyarakat,” ujar Zidan.[]
