KabarKalimantan, Denpasar – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) melakukan studi komparasi ke PT Jamkrida Bali Mandara (JBM). Kunjungan ini bertujuan memperluas pelayanan dan memperkuat permodalan PT Jamkrida Kalsel melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan hal itu usai pertemuan dengan Komisaris dan Direktur PT JBM, Senin (22/6/2026), di ruang rapat PT JBM, Denpasar, Bali.
“Meski kondisi PT Jamkrida sehat, namun untuk memperluas pelayanan, sisi permodalan masih perlu didorong melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota,” ujar politisi yang akrab disapa Paman Yani itu.
Ia berharap PT Jamkrida Kalsel aktif mendekati Gubernur Kalsel serta para Bupati dan Wali Kota se-Kalsel guna mendapatkan dukungan dana dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Paman Yani menegaskan DPRD siap mendukung langkah tersebut, termasuk mendampingi komunikasi dengan kepala daerah jika diperlukan.
Selain soal permodalan, Paman Yani tertarik dengan program fasilitas kredit bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dimiliki PT JBM. Program itu memberi kemudahan pinjaman bagi anak muda Bali yang ingin bekerja ke luar negeri. Ia menilai program serupa perlu diterapkan di Kalsel.
“Kalau sampai ini bisa kita terapkan di Kalsel, kita membuka ruang bagi pemuda-pemudi yang ingin bekerja ke luar negeri dengan jaminan kredit dari Jamkrida kita,” kata politisi Partai Golkar itu.
Komisaris Independen PT JBM, I Nengah Usdek Maharipa, turut berharap agar PT Jamkrida di setiap daerah dapat berkembang dan dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Mudah-mudahan ke depan Jamkrida Bali maupun Kalsel semakin jaya dan diterima oleh masyarakat,” ucapnya.
Senada, Direktur Bisnis PT JBM, I Made Gde Budi Dwipayana, menyatakan pihaknya telah memberikan masukan teknis kepada PT Jamkrida Kalsel terkait pelibatan kabupaten/kota dalam penyertaan modal.
“Penguatan dari kabupaten/kota sangat dibutuhkan. UMKM ada di kabupaten/kota, sehingga perlu didorong agar mereka ikut penyertaan modal di PT Jamkrida Kalsel,” pungkasnya.[]
