BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menindaklanjuti keluhan Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng terkait penerapan Instruksi Menteri Perhubungan (IMPHUB) Nomor 3 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., Senin (16/11/2026).
IKASUDA menilai sejumlah persyaratan dalam aturan yang ditetapkan pada 28 April 2025 itu sulit dipenuhi oleh pemilik kapal kecil di daerah. Persyaratan teknis, seperti ketentuan dok kapal serta perizinan sekolah dan berlayar, dinilai tidak sesuai dengan karakteristik operasional angkutan sungai skala kecil.
Persoalan ini sebelumnya juga disuarakan melalui aksi damai IKASUDA pada 26 Januari 2026. Namun, tuntutan agar penerapan aturan tersebut ditolak atau disesuaikan hingga kini belum memperoleh penyelesaian.
Mustaqimah mengatakan, sejumlah ketentuan dalam instruksi tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha transportasi sungai. Bahkan, sebagian pemilik kapal tidak dapat memperpanjang izin sehingga terpaksa menghentikan operasional.
“Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja. Kasihan mereka jika sampai tidak bisa bergerak mencari nafkah selama berbulan-bulan akibat izin yang mati dan tidak bisa diperpanjang,” ujarnya.
Menurut Mustaqimah, persoalan perizinan tersebut perlu dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar ditemukan solusi yang sesuai dengan kondisi angkutan sungai di daerah.
Aktivitas pelayaran saat ini juga terdampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang menyebabkan debit air sungai menyusut. Kondisi tersebut membuat sebagian kapal tidak dapat beroperasi, di samping kendala perizinan yang belum terselesaikan.
Meski aktivitas pelayaran belum sepenuhnya pulih, Mustaqimah menegaskan persoalan tersebut tetap harus menjadi perhatian karena menyangkut mata pencaharian masyarakat.
“Untuk sementara memang ada beberapa kapal yang tidak beroperasi karena faktor air surut di musim kemarau. Namun, ini tetap masalah perut yang harus kita pikirkan bersama. Harapan kami, setelah nanti kita bawa ke kementerian, semoga segera ada titik terang agar mereka bisa kembali bekerja dengan tenang,” katanya.
Komisi III DPRD Kalsel akan membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian untuk mendorong penyelesaian regulasi yang tidak memberatkan pelaku usaha transportasi sungai, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.[]












